Penggugat juga mempersoalkan pengalihan saham pada 17 Februari 2025 yang disebut berlangsung dalam rentang waktu sejak pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) hingga rapat tersebut dilaksanakan.
Melalui gugatan ini, Ade meminta majelis hakim membatalkan Akta Notaris Nomor 72 dan Nomor 73 serta menyatakan keduanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Penggugat juga meminta agar status kepemilikan saham dikembalikan seperti semula kepada Fauzi dan Ahmad apabila kedua akta tersebut dinyatakan batal.
Dalam perkara yang sama, Ade mengajukan tuntutan ganti rugi materiil sebesar Rp70.350.000 dan immateriil sebesar Rp20 miliar. (*)
Tidak ada Respon