KUPANG – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mulai membidik potensi pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor kendaraan di atas air. Salah satu langkah yang ditempuh adalah mempelajari sistem pemungutan pajak kendaraan air yang diterapkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara).
Wakil Gubernur NTT, Johni Asadoma, bersama rombongan Badan Pendapatan dan Aset Daerah (BPAD) Provinsi NTT melakukan kunjungan kerja ke Kaltara, untuk mempelajari strategi optimalisasi penerimaan daerah melalui sektor tersebut.
Wagub Johni Asadoma bersama rombongan tiba di Bandara Juwata, Tarakan, sekitar pukul 16.30 Wita menggunakan pesawat Batik Air. Kedatangan mereka disambut langsung Gubernur Kaltara, Zainal A. Paliwang, di ruang VIP bandara, Rabu (21/10).
Usai penyambutan, kedua pejabat bersama sejumlah unsur pemerintah daerah menggelar pertemuan untuk berdiskusi mengenai strategi peningkatan pendapatan daerah, khususnya melalui optimalisasi potensi pajak kendaraan air.
Kunjungan kerja tersebut mendapat dukungan Program Sinergi Kolaborasi dan Akselerasi (SKALA) Australia–Indonesia Partnership for Accelerating Service Delivery, yang turut mendampingi Pemprov NTT dalam memperkuat kapasitas pengelolaan pendapatan daerah.
“Perjalanan ini dalam rangka studi bamding pajak kenderaan di atas air, yang biayai SKALA untuk layanan dasar. Organisasi yang melaksanakan program kemitraan antara pemerintah Australi dan Indonesia,” jelas mantan Kapolda NTT itu.
Sebagai provinsi kepulauan, kata Johni, NTT memiliki wilayah perairan yang luas dan aktivitas transportasi laut yang berperan penting dalam kehidupan masyarakat. Kondisi ini menjadi salah satu alasan pentingnya mengkaji peluang optimalisasi penerimaan daerah dari sektor kendaraan air.
Melalui studi tiru ini, Pemprov NTT diharapkan memperoleh referensi mengenai sistem pemungutan, tata kelola, serta strategi pengelolaan potensi pajak kendaraan air yang dapat diadaptasi sesuai kondisi daerah.
“Optimalisasi PAD menjadi salah satu aspek penting dalam memperkuat kemampuan pemerintah daerah membiayai pembangunan. Semakin baik pengelolaan sumber pendapatan, semakin besar pula ruang fiskal yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung program pembangunan dan pelayanan publik,” ungkapnya.
Tidak ada Respon